Peran Komunikasi dalam Sosialisasi Tax Amnesty

TOPIK PENELITIAN           Peran Komunikasi dalam Sosialisasi Tax Amnesty 

JUDUL PENELITIAN          SOSIALISASI TAX AMNESTY

BAB 1. PENDAHULUAN

 a.      Latar Belakang

Tax Amnesty atau pengampunan pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan serta penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Program tax amnesty dianggap menjadi solusi bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak di tahun 2016 dan bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur,  menaikkan nilai tukar rupiah, meningkatkan devisa negara dan sebagai subsidi silang atas dana APBN.

Keuntungan bagi yang mengikuti tax amnesty pajak adalah mendapatkan uang tebusan rendah, menghindari denda pajak yang relatif besar serta bebas dari pemeriksaan Surat Pemberitahunan Tahunan ( SPT ). Dengan adanya pembebasan denda, pemerintah mengharapkan Wajib Pajak pribadi dan Wajib Pajak badan usaha mau melaporkan hartanya yang belum dilaporkan, baik harta yang disimpan didalam negeri maupun harta yang terdapat diluar negeri.

Untuk mensukseskan program ini pemerintah menggunakan media massa, media kementerian / lembaga hingga media sosial. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) mengundang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ( HIPMI ), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia ( APINDO ) untuk mensosialisasikan program tersebut. Selain itu Kantor Pelayanan Pajak pun menyediakan Desk Help maupun melalui layanan telepon, sekitar 29.104 ( 74,46% ) layanan telepon terjawab dan 25,54% atau sekitar 9.980 tidak terjawab.

Dengan didukung pasal 20 UU No 11 tahun 2016, pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran warga Indonesia untuk membayar pajak. Tidak hanya pelaku usaha formal saja tetapi juga berusaha menjaring pelaku Usaha Kerja Mandiri (UKM ) maupun  pelaku kerja informal lainnya untuk masuk kesistem layanan pemerintah dan perbankan.

Untuk pengusaha yang tergabung dalam asosiasi mungkin sosialisasi yang diberikan dirasa cukup efektif namun bagi pengusaha kecil  yang tidak tergabung dalam asosiasi apapun atau wajib pajak pribadi, sosialisasi yang diberikan pemerintah dirasa kurang dan justru menimbulkan polemik dimasyarakat. Awalnya publik mengira bahwa pengampunan pajak hanya akan menyasar pengusaha besar yang masih menyimpan dananya diluar negeri. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tax amnesty ini menimbulkan kesalahan persepsi.

Kesalahan persepsi yang timbul dimasyarakat antara lain :

1.      publik menganggap bahwa tax amnesty mencederai rasa keadilan bagi wajib pajak yang patuh.

2.      Sasaran Tax Amnesty adalah dana diluar negeri, bukan harta dalam negeri.

3.      Tax Amnesty adalah kewajiban bahkan menindas rakyat kecil.

4.      Tax Amnesty dinilai mengampuni koruptor dan penjahat.

5.      Tax Amnesty merupakan jebakan bagi wajib pajak.

Jika dilihat banyak artikel yang “meneriakkan” tentang minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan tentang program pengampunan pajak namun artikel-artikel tersebut tidak merincikan sosialisasi seperti apa yang dianggap minim oleh masyarakat dan kalangan manakah yang menilai bahwa program tersebut kurang tepat dalam fungsinya secara informatif. Kesalahan persepsi ini juga cenderung diakibatkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang objek pajak yang menjadi sasaran pemerintah dalam program ini sehingga dinilai menindas rakyat kecil. Objek utama pajak yang diharapkan oleh pemerintah ikut serta dalam program tax amnesty adalah Wajib Pajak badan usaha yang memiliki omset atau hasil usaha diatas 4,5M  dan Wajib Pajak pribadi yang memiliki NPWP dan belum melaporkan atau mencantumkan hartanya dalam SPT. Dan untuk nilai yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, dianggap valid oleh pemerintah tanpa adanya koreksi dari pihak pajak. Hal ini pun tetap menjadi isu dimasyarakat yang mengkhawatirkan, bahwa kebijakan tersebut menjadi suatu “jebakan” bagi Wajib Pajak. Berdasarkan UU No.11 pasal 2 ayat (1) huruf a “pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, sedangkan 3 ayat 4 “Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak”, dengan adanya UU tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi regulatif pemerintah.

Program tax amnesty ini berlangsung dengan tiga periode yaitu,

1.      Bulan Juli – September 2016 dengan tarif sebesar 2%

2.      Bulan Oktober – Desember 2016 sebesar 3%

3.      Bulan Januari – Maret 2017 sebesar 5%.

Sedangkan untuk tarif tebusan bagi Wajib Pajak yang hartanya berada diluar negeri yatu :

1.      Bulan Juli – Sepetember 2016 dengan tariff 4%

2.      Bulan Oktober – Desember 2016 sebesar 6%

3.      Bulan Januari – Maret 2017 sebesar 10 %. 

Dengan semakin kecilnya nilai pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak, diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam program pengampunan pajak. Sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mengetahui program tax amnesty, jadi kurang tepat jika dikatakan bahwa program pengampunan pajak ini minim dengan sosialisasi.  Pada kenyataannya justru tingkat keingintahuan dan tingkat kepedulian masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan sehingga menjadikan “budaya” masyarakat Indonesia yang lebih aktif dan kooperatif terhadap program pemerintah.

 b.  Tujuan Penelitian

Sejauh mana sebenarnya keefektifan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, hal inilah yang mendasari penelitian ini dibuat. Efektif atau tidaknya program yang dicanangkan oleh pemerintah bergantung pada media yang digunakan pemerintah dalam mensosialisasikan sehingga masyarakat dapat menerima informasi dan memberikan feedback guna mendukung dan turut serta dalam program pangampunan pajak.

Tax amnesty dilaksanakan pada awal bulan Juli, namun sosialisasi sudah dilakukan kurang lebih tiga bulan sebelumnnya. Hal ini dapat dilihat dari pemasangan spanduk dibeberapa titik lokasi di Jakarta maupun didaerah lainnya. Selain itu  pemerintah juga “menggandeng” asosiasi konsultan pajak, untuk membantu mensosialisasikan ke para pengguna jasa consultant atau klien. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat Indonesia mendapatkan informasi menyeluruh tentang tax amnesty ini dirasa telah tepat sasaran.

Kesalahan persepsi yang timbul dimasyarakat merupakan bagian dari minimnya tingkat keingintahuan masyarakat Indonesia. Pemerintah dalam program ini tidak menargetkan Wajib Pajak yang berada dibawah Pendapatan Kena Pajak, sehingga jika masyarakat yang kurang mampu tidak dibebankan pada program ini.  

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat tidak hanya bersikap mengoreksi dari satu sisi tetapi lebih dalam mengetahui dan memahami setiap sudut permasalahan atau konflik yang terjadi.

c.  Manfaat Penelitian

Sebagai masyarakat Indonesia yang berbudaya diperlukan sikap kritis dan keingintahuan yang tinggi sehingga tercipta budaya masyarakat yang lebih maju dan berkembang. Berfikir kritis juga berperan penting dalam kehidupan bernegara yang demokratis. Dalam sistem politik Indonesia yang demokratis memberikan jaminan kebebasan konstitusional kepada warga negara untuk menyatakan pikiran dan pendapatnya sehingga masyarakat dapat dengan leluasa mengadopsi program pemerintah yang ada ataupun mengoreksi kebijakan pemerintah. Juergen Habermas sebagai juru bicara Frankfurt School menganggap bahwa kebebasan berbicara penting bagi terwujudnya komunikasi yang produktif dan tingkat ‘discourse’ yang lebih tinggi.

Keinginan untuk mengembangkan diri di kehidupan bermasyarakat dapat dilakukan dengan penggunaan atau penyerapan informasi yang muncul. Menurut Michael Gurstein , (Gurstein, 2000) mendeskripsikan masyarakat informasi adalah aplikasi teknologi dan komunikasi untuk memungkinkan proses masyarakat dan pencapaian tujuan masyarakat yang mencakup pembagian digital di dalam maupun diluar masyarakat. Dengan teknolgi komunikasi yang terus berkembang saat ini, memberikan kesempatan bagi setiap individu mancari “segudang” informasi yang dibutuhkan. Semakin tinggi keingintahuan akan informasi maka semakin banyak pengetahuan yang didapatkan.

Jika masyarakat ikut “perduli”  dalam program pemerintah antara lain program tax amnesty, dengan sendirinya individu tersebut akan mencari informasi yang diperlukan dan ditunjang oleh sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sikap “saling” antara pemerintah dengan masyarakat akan menciptakan kelangsungan masyarakat yang berbudaya tinggi akan informasi.

d. Tinjauan Pustaka

Menurut Hans-George Gadamer seorang tokoh filsafat hermeneutika, orang tidak terpisah dari teks dalam menganalisis dan menginterpretasikannya, sebaliknya interpretasi itu sendiri adalah bagian yang esensial dari keberadaan. Prinsip utama teori Gadamer adalah bahwa orang selalu memahami pengalaman dari perspektif praduga. Tradisi memberi kita cara untuk memahami sesuatu, dan kita tidak dapat memisahkan diri dari tradisi tersebut. Tradisi memang tidak berarti mengingkari perubahan.

Jika tradisi ini kita lakukan dengan perspektif praduga terhadap program pemerintah maka yang muncul adalah “ketidakpercayaan” terhadap fungsi regulative yang dijalankan oleh pihak terkait.

Penelitian dengan topik Peran Komunikasi dalam Sosialisasi Tax Amnesty berkaitan dengan hubungan asimetris yaitu hubungan yang teratur antara variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent) yang bersifat satu arah dan menggunakan pola Antara Tujuan dan Cara. Dengan menggunakan desain penelitian descriptive yaitu penelitian pemaparan tentang fenomena sosial tertentu, baik tunggal maupun jamak. Menurut Whintney (1960) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dalam sosialisasi tax amnesty juga menggunakan analisis jaringan komunikasi dalam upaya mengidentifikasi  semua unsur dalam struktur komunikasi meliputi arus informasi. Analisis jaringan komunikasi adalah metode penelitian untuk mengidentifikasi struktur komunikasi dalam suatu sistem, dimana data hubungan mengenai arus komunikasi dianalisis dengan menggunakan beberapa tipe hubungan korelasional sebagai unit-unit analisis.

Daftar Pustaka :

SKOM 4436 Metode Penelitian Komunikasi

SKOM 4329 Komunikasi Organisasi

SKOM 4204 Teori Komunikasi

http://www.samcopajak.com/tax-amnesty-pengertian-dan-ruang-lingkup-pengampunan-pajak.html Diakses pada tanggal 13 September 2016

http://bisnis.liputan6.com/read/2601185/5-mitos-dan-fakta-soal-tax-amnesty   Diakses pada tanggal 14 dan 15 September 2016

http://www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/UU-11-2016-Pengampunan-Pajak-Penjelasan.pdf    Diakses pada tanggal 20 September 2016

Solusi Kebakaran Hutan

Agrikultur

Indonesia sebagai salah satu Negara dengan keragaman hayati tertinggi didunia berdasarkan data FAO tahun 2010 hutan dunia termasuk didalamnya hutan Indonesia yang secara total menyimpan 289 gigaton karbon dan memegang peranan penting menjaga kestabilan iklim dunia. Indonesia dengan 3.305 spesies amfibi, burung, mamalia, dan reptile menjadi daya tarik tersendiri. Indonesia merupakan rumah bagi setidaknya 29.375 spesies tumbuhan vascular yang 59,6 persennya masih ada.

Kebakaran Hutan

Sangat disayangkan jika kerusakan hutan di Indonesia  sudah pada tingkat memperihatinkan. Salah satunya diakibatkan oleh adanya kebakaran hutan yang melanda sebagian besar hutan di Indonesia. Terdapat beberapa provinsi yang mengalami kebakaran hutan antara lain Sumatera Utara, Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara dll. Luas area hutan yang terbakar diperkirakan mencapai 60.000 Ha disetiap provinsi dan luas area kebakaran hutan terus meningkat setiap tahunnya. Beberapa provinsi di Indonesia memang retan dengan kebakaran, seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Kebakaran hutan yang melanda Indonesia dan berlangsung berulang ini disebabkan karena faktor alam seperti cuaca panas yang berkepanjangan dan kondisi lahan hutan yang memang mudah terbakar seperti banyaknya lahan gambut. Selain itu kebakaran hutan juga disebabkan oleh faktor manusia seperti aktifitas pembukaan lahan yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan cara membakar hutan. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena jika dibandingkan dengan cara penebangan kemudian dibersihkan, akan membutuhkan biaya yang besar serta waktu yang lama. Oknum-oknum tertentu itulah yang mengusahakan agar kebakaran hutan terjadi terus menerus. Masalah kebakaran hutan akan terus berulang pada musim kemarau yang disebabkan pembakaran lahan yang dilakukan oleh perkebunan warga maupun perusahaan swasta untuk membersihkan lahan dan memulai musim tanam. Beberapa tahun terakhir ini, wilayah hutan yang luas dan alami di Indonesia banyak dijadikan sebagai lahan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit ini menjadi sumber minyak sayur termurah. Rencana ini merupakan kerjasama antara pemerintah Indoensia dengan Cina.,walaupun kegiatan ini banyak dikritik oleh kelompok perduli lingkungan hidup.

Pada tahun 2015 ancaman kebakaran hutan tidak hanya dihutan Sumatera dan Kalimantan, tetapi juga dikawasan hutan yang berada dilereng gunung Merbabu yang terletak di empat kota di Jawa Tengah dan Gunung Watengan Puger dikabupaten Jember.

            Upaya pemadaman terus dilakukan guna mengurangi penyebaran titik api, terdapat 85 titik panas yang terpantau di Sumatera tersebar di Jambi, Sumatera Selatan, Pekan Baru, Rengat, Pelalawan yang menyebabkan jarak pandang terbatas.

Polusi Asap

Hal ini tentunya berdampak negative bagi masyarakat. Kabut asap yang semakin tebal, terus dihirup oleh masyarakat sekitar. Penyakit saluran pernafasan banyak dijangkit oleh penduduk. Gangguan kesehatan akibat kabut asap ini biasanya baru akan timbul kalau sudah terkontak lama dengan asap kebakaran hutan. Contohnya diprovinsi Riau di tetapkan keadaan darurat karena tingkat pencemaran yang melebihi batas berbahaya. Selain itu kabut asap tidak hanya dirasakan dipulau Sumatera tetapi juga dirasakan di Kalimantan, Singapura dan Malaysia. Negara tetangga tersebut mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengatasi masalah kebakaran selain itu juga menawarkan bantuan untuk atasi kebakaran.

 Polusi asap yang berlangsung lama juga berdampak pada aktifitas sekolah. Banyak sekolah yang terpaksa diliburkan karena udara sangat mengganggu, selain itu jadwal penerbangan pun banyak yang dibatalkan karena jarak pandang yang terbatas. Misalnya saja yang terjadi di Pekanbaru Riau, sebanyak 70 penerbangan dibatalkan karena kabut asap.

Solusi

Kebakaran hutan menjadi perhatian penting bagi pemerintah tidak saja dikarenakan kejadian tersebut terus berulang namun perlu adanya tindakan keras untuk menindak para oknum yang memanfaatkan kebakaran hutan untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan pelarangan pembukaan lahan dengan pembakaran hutan serta memberikan sangsi berat bagi pihak yang melanggar. Selain itu upaya pencegahan kebakaran hutan di Indonesia dilakukan dengan mempersiapkan peralatan teknis bagi pemadam kebakaran hutan. Pemerintah juga perlu melakukan potret satelit berkala terutama dimusim kemarau untuk wilayah hutan yang rawan kebakaran sehingga bisa mengantisipasi titik api pada skala kecil.

Pencegahan kebakaran hutan juga dapat dilakukan dengan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat sekitar. Perlu dilakukan kampanye social dengan menggunakan mix media, sehingga tercipta kesadaran untuk menjaga lingkungan dengan baik.

Sumber :

http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan

http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/09/09/nbmgiu-hutan-di-sembilan-provinsi-terancam-kebakaran

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150920_indonesia_solusi_kabutasap

https://id.wikipedia.org/wiki/Polusi_asap_Asia_Tenggara_2015

Analisis dengan Pendekatan Human Relations

Apabila pada suatu organisasi terjadi konflik yang disebabkan adanya pemberlakuan peraturan yang lebih mengenakkan segelintir karyawan karena mereka memiliki "hubungan khusus" dengan pihak top management, coba Anda analisis bagaimana organisasi tersebut memecahkan konflik yang timbul dengan pendekatan human relations.

Organisasai sebagai suatu keseluruhan adalah suatu system dari kelompok-kelompok yang saling berhubungan dan membentuk suatu jaringan kerja yang makro. Teori mengenai human relations lebih rinci dikemukan oleh Rensis Likert dan dikenal dengan nama Empat Sistem Likert, yaitu :

1.      Sistem exploitative authoritative adalah pimpinan menggunakan kekuasaan “tangan besi”. Keputusan yang dilakukan tidak memanfaatkan umpan balik dari bawahan atau karyawan.

2.      Sistem benevolent – authoritative adalah sama dengan system yang pertama, hanya saja pimpinan cukup memiliki kepekaan terhadap kebutuhan karyawan.

3.      Sistem consultative, pada sistem ini pimpinan masih memegang kendali namun juga mencari masukan dari karyawan.

4.      Sistem participative management, berbeda dari ketiga sistem sebelumnya karena sistem ini memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi penuh dalam proses pengambilan keputusan.

Aubrey Fisher (1990) mengatakan hal yang mendasari human relations adalah adanya kepentingan bersama ( mutual dignity ). Sedangkan Onong Uchjana Effendy membaginya dalam dua pengertian, yaitu :

1.      Arti luas, sebagai komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan semua bidang kehidupan yang pada akhirnya dapat menimbulkan rasa kebahagiaan dan kepuasan.

2.      Arti sempit, sebagai komunikasi persuasif yang dilakukan seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam situasi kerja (work situation) dan dalam organisasi kekaryaan (work organization) dengan tujuan untuk menggugah kegairahan dan kegiatan bekerja dengan semangat kerjasama yang produktif dan bahagia serta puas.

Dalam human relations juga perlu diketahui prinsip yang menyertainya, antara lain :

a.       Importance of the individual

Setiap individu diperlakukan sebagai yang memiliki kepentingan.

b.      Mutual acceptance

Dalam organisasi harus bersatu saling menerima, saling menghargai dan saling menghormati.

c.       Common interst

Setiap individu dalam organisasi terikat kepentingan bersama.

d.      Open communication

Keterbukaan dalam organisasi menimbulkan saling pengertian yang baik.

e.       Partisipasi pegawai

f.       Local Identify

Memberikan pujian yang tepat kepada seseorang yang layak.

g.      Local decision

Memberi kewenangan untuk memecahkan sendiri masalahnya.

h.      High moral standart,

Kebenaran dan keadilan mengenai suatu tindakan dapat disebut benar dan asli bila berdasarkan moralitas dan hak asasi manusia.

      Dari konflik organisasi niaga yang sering terjadi adalah perbedaan asumsi individu. Setiap karyawan memiliki persepsi yang berbeda mengenai kedekatan dengan pihak top management. Dari prinsisp human relations, sebenarnya dapat dikatakan sebagai Local Indentify, dimana kedekatan terjalin karena pihak top management menilai dan memberikan pujian atas kinerja pekerja yang memiliki  potensi besar dalam organisasi, baik berupa pujian, reward, kenaikan gaji atau promosi lainnya Perbedaan inilah yang sering menjadi pemicu konflik dalam organisasi. Dibutuhkan pertimbangan yang baik dalam mengambil keputusan. Dimana top management harus menyeimbangkan prinsip human relations lainnya seperti high moral standart yaitu memberikan hak yang sama kepada semua karyawan yang memang memiliki kinerja yang baik, seperti sistem terbuka atau system school. Sistem ini menekankan pada fungsi integrasi dan koordinasi pada proses, baik didalam maupun diantara organisasi. Konflik dapat diminimalisir jika organisasi bersikap terbuka ( open communication ) terhadap kriteria yang akan mendapatkan local indentify sehingga tiap karyawan dapat bersaing sehat guna mendapatkan pujian, reward, promosi atau hal lain yang dapat mendorong kinerja karyawan.

 Jika ditelisik hal ini juga berkaitan dengan prespektif dalam komunikasi organisasional, yaitu Scientific Management School. Perspektif ini menilai pandangan mekanistik tentang perilaku manusia dimotivasi secara ekonomi, dan akan merespon maksimum bila penghargaan materi diberikan sesuai dengan prestasi kerjanya. Setiap karyawan berharap mendapatkan penghargaan atas kinerjanya namun penilaian berada di top management. Open communication dalam organisasi menimbulkan pengertian yang baik antar pekerja sehingga tetap terjalin pengertian dan saling menerima terhadap keputusan yang diberikan pihak top management ( mutual acceptance ).

Salah satu contoh ilustrasi dari konflik ini misalnya, konflik yang terjadi pada karyawan yang bekerja di salah satu Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ). Dalam rangka mensukseskan program pengampunan pajak ( tax amnesty ) sebagian Account Representative ( AR ) di masing-masing  KPP dipilih untuk memberikan informasi kepada para Wajib Pajak. Account Representative memiliki tugas :

1.      Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak

2.      Bimbingan /himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak

3.      Penyusunan profil Wajib Pajak

4.      Analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi

5.      Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pemilihan AR ini berdasarkan kinerja, pengalaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai perpajakan. Untuk AR yang tidak terpilih hal ini dianggap sebagai bentuk “hubungan khusus” dengan top management. Namun Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) sebagai lembaga yang berwenang memberikan dan menargetkan bagi AR yang memiliki prestasi baik di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak sehingga “isu” “hubungan khusus” dapat diartikan sebagai motivasi bagi karyawan untuk dapat bekerja lebih baik dan meningkatkan kualitas pemahaman dan pengetahuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika dilihat hal ini berkaitan dengan dimensi analistis dalam fungsi komunikasi. Richard Farance, menekankan tiga fungsi yaitu produksi, inovasi dan pemeliharaan. Produksi mengacu pada pengarahaan, koordinasi, dan control terhadap aktivitas organisasi. Inovasi membangkitkan atau mendorong perubahan dan gagasan baru dalam system. Sedangkan pemeliharaan diartikan untuk melindungi nilai-nilai individual dan hubungan antarpribadi yang dibutuhkan untuk mempertahankan sistem.

            Dalam organisasi human relations (hubungan manusiawi) dan leadership (kepemimpinan) atau top management merupakan hubungan yang dapat menunjang suasana dan efektifitas lingkungan organisasi juga sangat berperan dalam kesuksesan seorang pemimpin dalam mengelola organisasi dan mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Ada beberapa anggapan dasar dari pendekatan human relations, yaitu :

1.      Produktivitas ditentukan oleh norma social bukan faktor psikologis

2.      Seluruh imbalan yang bersifat nonekonomis, sangat penting untuk memotivasi karyawan

3.      Karyawan biasanya memberikan reaksi terhadap suatu persoalan lebih sebagai anggota kelompok daripada individu

4.      Kepemimpinan memiliki peranan yang sangat penting dan mencakup aspek-aspek formal dan informal

5.      Penganut aliran human relations menganggap komunikasi sebagai fasilitator penting dalam proses pembuatan keputusan.

Umumnya organisasi saat ini sudah meluaskan gambaran mengenai sikap kedekatan, dimana top management maupun karyawan berusaha memiliki hubungan murni sebagai professional kerja. Dalam hubungan kerja seorang atasan atau pimpinan memahami kendala yang dialami bawahannya, walaupun tidak selalu sependapat namun berusaha bersikap menghargai perbedaan agar tercipta kepentingan bersama dalam keberhasilan pekerjaan.

Daftar Pustaka :

Modul SKOM 4329 Komunikasi Organisasi

Modul SKOM 4204 Teori Komunikasi

http://www.ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=45560